Skripsi S1

Record Data Skripsi S1
MhswID :
180701018
Judul :
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR OLEH BPOM PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KAMPAR
Penulis :
YELZA INDRA
Abstrak :
ABSTRAK Kosmetik tanpa izin edar yang banyak dijual di pasaran menjadi ancaman bagi konsumen, terlebih lagi kosmetik pada saat ini sudah menjadi proritas utama bagi kaum wanita hingga kaum laki-laki. Tingginya tingkat daya beli konsumen terhadap kosmetik justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak jujur. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen agar hak-hak mereka sebagai konsumen dapat terpenuhi. Pada penelitian ini saya mengkaji tentang bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar oleh BPOM di Kabupaten Kampar serta apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar oleh BPOM di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis empiris dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan implementasi terhadap undang-undang nomor 8 tahun 1999 ini sudah diterapkan oleh BPOM dengan melakukan pengawasan langsung serta memberikan penyuluhan kepada masyarkat, namun terdapat kendala yang dihadapi yaitu kendala dari undang-undang itu sendiri yang sudah tidak akomodatif mengikuti perkembangan zaman dan kendala yang berasal dari kurangnya kuantitas dan kualitas dari BPOM Pekanbaru. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik tanpa izin edar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Abstrak Inggris :
ABSTRAK Cosmetics withiut a distribution permit that are widely sold in the market pose a threat to consumers, moreover, nowadays, cosmetics have become a top priority for women and men. The high level of consumers purchasing power for cosmetics is actually exploited by dishonest bussiness actors. Therefore, t is necessary to have legal protection for consumers so that their rights as consumers can be fulfilled. In this study, I examine how the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning consumers protection for cosmetics that do not have a distribution permit by BPOM in Kampar Regency and what are the obstacles in implementing Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection for cosmetics that do not have a distribution permit by BPOM in Kampar Regency. The method used in this paper is the empirical juridial method by conducting direct research to the field, namely to the Pekanbaru Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) by conducting supervision directly and provide counseling to the community, but there obstacles faced, namely obstacles from the law it self which is no longer accomodating to the time and obsatacles that come from the lack of quantity and quality from BPOM Pekanbaru. Keywords: Consumers Protection, Cosmetics Without Marketing Authorization, Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).
Tahun :
2022
Cover :
Bab 1 :
Bab 4 :
Bab 5 :
Na :
A
Loading, updating changes...



UPT. Perpustakaan & UPT. TIPD UMRI

  • Kampus Utama : Jl. Tambusai / Jl. Nangka, Kecamatan Tampan
  • Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

    E-Mail : pustaka@umri.ac.id - Website : http://lib.umri.ac.id - Smart Library : http://smartlib.umri.ac.id - Jurnal : http://jurnal.umri.ac.id

    Smartlib v1.3 © 2019 UPT TIPD UMRI. All Rights Reserved.