Skripsi S1

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA RIAU

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dizaman yang semakin maju ini banyak fenomena hukum yang terjadi salah satu nya body shaming yang merupakan fenomena yang hampir sering terjadi dan di lakukan oleh setiap orang tanpa sengaja atau memang di sengaja untuk sekedar lucu-lucuan. Media Sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengkases berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan jejaring sosial untuk melakukan tindak pidana jenis baru yaitu Body Shaming karena tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana Body Shaming bersifat delik aduan, yakni perkara itu hanya dapat di proses jika ada orang yang merasa di rugikan yang mengadu ke aparat penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas agar setiap orang dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Lalu bagaimana jika upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai juga dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahapan proses penyelidikan lalu mengapa dari beberapa kasus body shaming yang masuk kedalam ditreskrimsus polda riau dan tidak ada satupun yang masuk kedalam tahap penyidikan. Lalu apa saja yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap body shaming tersebut. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian salah satunya adalah kurangnya korporatif antara korban dengan pihak kepolisian sehingga menjadi terhambatnya upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming).

2022