Skripsi S1

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL AKIBAT DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL AKIBAT DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Gizka Ahid Nur Farisytin Nim: 180701077 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ABSTRAK Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir secara sistematis, yang dilakukan dengan cara-cara konvensional, dengan cara bujuk rayu sampai cara-cara modern. Salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang adalah Protitusi. Prostitusi sendiri adalah merupakan suatu kejahatan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian penulis adalah, Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Untuk menganalisis dan mengatahui implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (library reasecrh). Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka didapatkan hasil sebagai berikut: Perlindungan hukum bagi perempuan pekerja seks komersial akibat tindak pidana perdagangan orang adalah menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat mendapatkan kompensai, restitusi (ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku), rehabilitasi bagi para korban yang mengalami trauma mental, dan menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan perlindungan menurut hukum nasional dan perlindungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implementasi perlindungan hukum bagi perempuan pekerja seks komersial akibat tindak pidana perdagangan orang adalah dengan adanya LPSK yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban pada semua tahap proses peradilan pidana, didirikannya pusat pelayanan terpadu (memegang mandat untuk pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan penegakan dan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial), memberikan implementasi dakwah, dan memberikan penyuluhan pemberdayaan ekonomi agar merka tidak kembali kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Perempuan Pekerja Seks Komersial

2022