Skripsi S1

Record Data Skripsi S1
MhswID :
190701064
Judul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SIAK
Penulis :
FEBBI ASTIAN
Abstrak :
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SIAK Febbi Astian NIM : 190701064 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan laju perekonomian di Indonesia serta mengentaskan kemiskinan di Provinsi Riau. Di kabupaten Siak Sri Indrapura lebih tepatnya Kecamatan Siak begitu banyak ditemukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan seharusnya pemerintah membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di kota Siak. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di kota Siak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dimana penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian para pedagang tidak pernah mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan mengenai perlindungan pelaku UMKM, memang selama ini pemerintah dalam hal ini dinas terkait telah melakukan penyuluhan bagi para pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah hanya terkesan ada untuk diada-adakan, dan bukan penyuluhan yang serius serta komitmen untuk memajukan perdagangan dalam negeri. Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan UMKM dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar. Adapun hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM di pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah di Kabupaten Siak yaitu terbatasnya sumber tenaga daya manusia, kualitas sumber daya manusia, koordinasi dan sosialisasi masih kurang, Anggaran Yang Minim Dalam Membiayai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak, dan Fasilitas Yang Kurang Memadai. Kata Kunci: Perlindungan - Pemerintah – UMKM
Abstrak Inggris :
LEGAL PROTECTION OF MICRO SMALL AND MEDIUM (UMKM) BUSINESS ACTOR IN SIAK CITY Febbi Astian NIM : 190701064 Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises in increasing the pace of the economy in Indonesia and alleviating poverty in Riau Province. In the Siak Sri Indrapura district, more precisely in the Siak District, there are so many Micro, Small and Medium Enterprises to be found. Basically, the activities of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) do not receive legal protection from the government, this is because the government should help Micro and Small Enterprises actors to obtain financing and other financial services/products provided by banks and non-bank financial institutions. The purpose of this study is to find out the legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Siak. To find out the inhibiting factors for legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Siak. This study uses empirical juridical legal research methods, where this research is based on statutory regulations and laws that apply in society. Based on the research results, traders have never received counseling and empowerment regarding the protection of UMKM actors. the government only seems to exist to make it up, and not serious counseling and commitment to promote domestic trade. The government has tried to protect and develop UMKM from various sectors, including regulations. This is because the role of UMKM in creating jobs and equalizing business opportunities is quite large. The obstacles in providing legal protection to UMKM business actors in traditional markets based on Regional Regulations in Siak Regency are limited human resources, the quality of human resources, lack of coordination and socialization, Minimal Budget in Funding the Implementation of Siak Regency Regional Regulations, and Facilities Inadequate. Keywords: Protection – Government - UMKM
Tahun :
2023
Cover :
Bab 1 :
Na :
A
Loading, updating changes...



UPT. Perpustakaan & UPT. TIPD UMRI

  • Kampus Utama : Jl. Tambusai / Jl. Nangka, Kecamatan Tampan
  • Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

    E-Mail : pustaka@umri.ac.id - Website : http://lib.umri.ac.id - Smart Library : http://smartlib.umri.ac.id - Jurnal : http://jurnal.umri.ac.id

    Smartlib v1.3 © 2019 UPT TIPD UMRI. All Rights Reserved.