Skripsi S1

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA RIAU TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG OVER DIMENSION OVER LOAD DI PEKANBARU

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM OLEH POLDA RIAU TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG OVER DIMENSION OVER LOAD DI PEKANBARU Thondy Arif NIM : 190701069 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau Fenomena kendaraan bermotor angkutan barang Over Dimension Over Load (ODOL) di Kota Pekanbaru menimbulkan permasalahan serius terhadap keselamatan lalu lintas dan ketahanan infrastruktur jalan. Sebagai kota simpul logistik di Provinsi Riau, Pekanbaru menghadapi tingginya pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan yang berdampak pada kecelakaan serta kerusakan jalan. Penegakan hukum oleh Polda Riau menjadi instrumen penting dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap kendaraan bermotor angkutan barang ODOL di Pekanbaru dan apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan Polda Riau dalam menertibkan kendaraan ODOL di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melalui pendekatan represif, preventif, dan pre-emtif, termasuk kebijakan normalisasi kendaraan (potong bak) dan penyidikan tindak pidana lalu lintas. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa disparitas sanksi dengan keuntungan ekonomi pelaku usaha, keterbatasan sarana seperti jembatan timbang dan teknologi Weight in Motion (WIM), lemahnya koordinasi lintas sektoral, serta budaya permisif masyarakat terhadap praktik ODOL. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan integrasi data digital, optimalisasi sistem ETLE, penyasaran pertanggungjawaban korporasi, serta pendekatan edukatif kepada pelaku usaha logistik. Penegakan hukum yang terintegrasi dan konsisten menjadi kunci dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan di Pekanbaru. Kata Kunci: Penegakan Hukum, ODOL, Lalu Lintas, Polda Riau, Pekanbaru

2026