Tentang SmartLib Bantuan Pengguna

Skripsi S1

Record Data Skripsi S1

MhswID :

190701031

Judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/

Penulis :

ANGGIT DWI PRAKOSO

Abstrak :

ABSTRAK Polemik batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden berakhir dengan diputusnya permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang sebelumnya sudah diuji dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUUXXI/2023 ditolak oleh MK. Namun, yang menjadi perhatian publik justru Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang meminta agar syarat usia 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dikesampingkan, jika pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini juga bagaimana pergeseran kedudukan hakim dari negative legislator menjadi positive legislator. Ditambah putusan ini memuat conflict interest yaitu ketua mahkamah konstitusi anwar usman dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik hakim atas prinsip independensi dan imparsial berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberikan reaksi Masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi Mahkamah Keluarga sebagai bentuk kekecewaannya. Jenis Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Normatif (library research) merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kualitas demokrasi sebagai fenomena politik, hukum dan demokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan peran sebagai positive legislator melampaui wewenang pembentuk undang-undang. Dan Keputusan MKMK juga tidak memberikan implikasi hukum terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kata Kunci : Analisis, Mahkamah Konstitusi

Abstrak Inggris :

The controversy surrounding the age requirement for candidates for President and Vice President was resolved through the decision on Case Number 90/PUU-XXI/2023. In this decision, the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) partially granted the petition challenging Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which had previously been examined in Cases Number 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, and 55/PUU-XXI/2023, all of which were rejected by the Constitutional Court. However, public attention was primarily focused on Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which sought to allow the 40-year age requirement for presidential and vice-presidential candidates to be disregarded if the candidate had previously served as a regional head. This issue also concerns the shift in the position of judges from negative legislators to positive legislators. Furthermore, the decision involved a conflict of interest, as the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, was declared to have violated the judicial code of ethics concerning the principles of independence and impartiality based on Decision Number 2/MKMK/L/11/2023. This subsequently prompted public reactions, with the Constitutional Court being referred to as the “Family Court” as an expression of public disappointment. This research employs a normative research method (library research), which is designed to obtain an in-depth understanding of the quality of democracy as a political, legal, and democratic phenomenon. The results of this research indicate that the Constitutional Court, in assuming the role of a positive legislator, exceeded the authority of the legislative body. Furthermore, the decision of the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) did not have legal implications for Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. Keywords: Analysis, Constitutional Court

Tahun :

2024

Cover :

Bab 1 :

Bab 2 :

Bab 3 :

Bab 4 :